PENDIDIKAN MULTIKULTURAL: SUATU MODEL PENDIDIKAN DI MASA DEPAN DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI

A. Pendahuluan

Pasal 4 ayat (1) UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan ”Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa”. Bunyi pasal tersebut mengimplikasikan bahwa paradigma multikulturalisme menjadi salah satu perhatian dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia.

Pada konteks ini dapat dikatakan, tujuan utama dari pendidikan multikultural adalah untuk menanamkan sikap simpati, respek, apresiasi, dan empati terhadap penganut agama dan budaya yang berbeda (Tilaar, 2004: 123). Lebih jauh lagi, penganut agama dan budaya yang berbeda dapat belajar untuk melawan atau setidaknya tidak setuju dengan ketidak-toleranan (l’intorelable) seperti inkuisisi (pengadilan negara atas sah-tidaknya teologi atau ideologi), perang agama, diskriminasi, dan hegemoni budaya di tengah kultur monolitik dan uniformitas global.

Adanya kenyataan bahwa Indonesia mempunyai berbagai keragaman didalam masyarakat menjadi salah satu pendorong munculnya gagasan tentang pendidikan multikulturalisme sebagai salah satu model pendidikan di masa mendatang. Menurut el-Mahady (2004) dikatakan bahwa: ”Kenyataan yang tak dapat ditolak bahwa masyarakat dan bangsa Indonesia terdiri dari berbagai keragaman sosial, kelompok etnis, budaya, agama, aspirasi politik dan lain-lain sehingga “masyarakat dan bangsa Indonesia secara sederhana dapat disebut sebagai masyarakat “multikultural.” El-Mahady lebih lanjut mengatakan bahwa realitas multikultural tersebut mendorong adanya kebutuhan yang mendesak untuk merekonstruksi kembali “kebudayaan nasional Indonesia” atau “budaya bangsa” yang dapat menjadi “integrating force” yang dapat mengikat seluruh keragaman etnis, sukubangsa dan budaya tersebut.

Kesadaran tentang multikulturalisme sudah muncul sejak negara Republik Indonesia terbentuk dan digunakan oleh pendiri bangsa Indonesia. Hal ini dikemukakan oleh Suparlan (Sanaky, 2010: 1) yang manyatakan bahwa multikulturalisme sudah digunakan untuk ”mendesain kebudayaan bangsa Indonesia. Tetapi, bagi bangsa Indonesia masa kini konsep multikulturalisme menjadi sebuah konsep baru dan asing”. Karena kesadaran konsep multikulturalisme yang dibentuk oleh pendidiri bangsa ini tidak terwujud pada masa Orde Baru. Kesadaran tersebut dipendam atas nama persatuan dan stabilitas negara yang kemudian muncul paham mono-kulturalisme yang menjadi tekanan utama dan akhirnya semuanya memaksakan pola yang berkarakteristik ”penyeragaman” berbagai aspek, sistem sosial, politik dan budaya, sehingga sampai saat ini wawasan multikulturalisme bangsa Indonesia masih sangat rendah.

Upaya untuk membangun Indonesia yang multikultural hanya mungkin dapat terwujud apabila konsep multikultural menyebar luas dan dipahami pentingnya bagi bangsa Indonesia, serta adanya keinginan bangsa Indonesia pada tingkat nasional maupun local untuk mengadopsi dan menjadi pedoman hidupnya. Untuk itu, perlu dikaji konsep pendidikan multikultural, karena konsep multikultural tidaklah disamakan dengan konsep keanekaragaman secara suku bangsa atau kebudayaan suku bangsa, tetapi konsep pendidikan multikultural menekankan kesederajatan dalam keanekaragaman kebudayaan yang diintegrasikan ke dalam pendidikan.

Ide pendidikan multikulturalisme akhirnya menjadi komitmen global sebagaimana direkomendasi UNESCO pada bulan Oktober 1994 di Jenewa. Rekomendasi itu di antaranya memuat empat pesan. Pertama, pendidikan hendaknya mengembangkan kemampuan untuk mengakui dan menerima nilai-nilai yang ada dalam kebhinnekaan pribadi, jenis kelamin, masyarakat dan budaya serta mengembangkan kemampuan untuk berkomunikasi, berbagi dan bekerja sama dengan yang lain. Kedua, pendidikan hendaknya meneguhkan jati diri dan mendorong konvergensi gagasan dan penyelesaian-penyelesaian yang memperkokoh perdamaian, persaudaraan dan solidaritas antara pribadi dan masyarakat. Ketiga, pendidikan hendaknya meningkatkan kemampuan menyelesaikan konflik secara damai dan tanpa kekerasan. Karena itu, pendidikan hendaknya juga meningkatkan pengembangan kedamaian dalam diri diri pikiran peserta didik sehingga dengan demikian mereka mampu membangun secara lebih kokoh kualitas toleransi, kesabaran, kemauan untuk berbagi dan memelihara.

Konsep pendidikan multikultural secara umum mencakup ide pluralisme budaya. Tema umum yang dibahas meliputi pemahaman budaya, penghargaan budaya dari kelompok yang beragam dan persiapan untuk hidup dalam masyarakat pluralistik.

Pada konteks Indonesia, perbincangan tentang konsep pendidikan multikultural semakin memperoleh momentum pasca runtuhnya rezim otoriter-militeristik Orde Baru karena hempasan badai reformasi. Era reformasi ternyata tidak hanya membawa berkah bagi bangsa kita namun juga memberi peluang meningkatnya kecenderungan primordialisme. Untuk itu, dirasakan tentang perlunya menerapkan paradigma pendidikan multikultur untuk menangkal semangat primordialisme tersebut.

Mengacu pada latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka makalah ini membahas tentang pendidikan multikulturalisme dalam perspektif sosiologi. Adapun fokus yang dibahas dalam kajian ini antara lain adalah sebagai berikut: 1) bagaimana konsep pendidikan multikulturalisme?;  2) bagaimana bentuk pendidikan multikulturalisme?; dan 3) bagaimana tipologi pendekatan dalam pendidikan multikulturalisme?

B. Pembahasan

1. Konsep pendidikan multikulturalisme 

Multikulturalisme adalah respon terhadap realitas, dimana masyarakat selalu menjadi plural dan tidak monolitik. Keanekaragaman membawa perbedaan dan dapat berujung pada terjadinya konflik.

Multikulturalisme baik pada tingkat lokal, nasional, dan global pada umumnya mengedepankan prinsip keadilan dan persamaan. Untuk mewujudkan prinsip multikulturalisme tersebut, yang dibutuhkan sekarang bukan monokulturalisme, bukan pembauran tetapi pembaruan, bukan koeksistensi tetapi pro eksistensi, bukan ekslusi tetapi inklusi, dan bukan separasi tetapi interaksi (Sanaky, 2005).

Sebagai konsekuensi logis dalam kehidupan di era plural, kenyataan multikulturalisme tidak dapat dihindarkan, karena itu pendidikan yang terkait dengan multikultural adalah keharusan. Pendidikan yang dimaksud dapat diuraikan dalam tiga sub-nilai sebagaimana konsep Lawrence (Gorsky, 2009: 314), yaitu pertama, penegasan identitas kultural seseorang. Identitas kultural seseorang merupakan entitas fundamental dalam kehidupannya, dan itulah yang membedakannya dengan orang-orang di luar dirinya. Walaupun sebagai entitas fundamental dalam kehidupan seseorang, identitas tidak seharusnya ekslusif dan tidak berinteraksi dengan identitas-identitas eksternal, melainkan menampakkan wajah yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab yang merupakan tujuan dari pendidikan multikultural.

Pendidikan Multibudaya dalam Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial (Kuper, 2000) dimulai sebagai gerakan reformasi pendidikan di AS selama perjuangan hak-hak kaum sipil Amerika keturunan Afrika pada tahun 1960-an dan 1970-an. Perubahan kemasyarakatan yang mendasar seperti integrasi sekolah-sekolah negeri dan peningkatan populasi imigran telah memberikan dampak yang besar atas lembaga-lembaga pendidikan. Pada saat para pendidik berjuang untuk menjelaskan tingkat kegagalan dan putus sekolah murid-murid dari etnis marginal, beberapa orang berpendapat bahwa murid-murid tersebut tidak memiliki pengetahuan budaya yang memadai untuk mencapai keberhasilan akademik.

Banks (1993) mendiskripsikan evolusi pendidikan multibudaya dalam empat fase. Yang pertama, ada upaya untuk mempersatukan kajian-kajian etnis pada setiap kurikulum. Kedua, hal ini diikuti oleh pendidikan multietnis sebagai usaha untuk menerapkan persamaan pendidikan melalui reformasi keseluruhan sistem pendidikan. Yang ketiga, kelompok-kelompok marginal yang lain, seperti perempuan, orang cacat, homo dan lesbian, mulai menuntut perubahan-perubahan mendasar dalam lembaga pendidikan. Fase keempat perkembangan teori, triset dan praktek, perhatian pada hubungan antar-ras, kelamin, dan kelas telah menghasilkan tujuan bersama bagi kebanyakan ahli teoritisi, jika bukan para praktisi, dari pendidikan multibudaya. Gerakan reformasi mengupayakan transformasi proses pendidikan dan lembaga-lembaga pendidikan pada semua tingkatan sehingga semua murid, apapun ras atau etnis, kecacatan, jenis kelamin, kelas sosial dan orientasi seksualnya akan menikmati kesempatan yang sama untuk menikmati pendidikan.

Nieto (1992) menyebutkan bahwa pendidikan multibudaya bertujuan untuk sebuah pendidikan yang bersifat anti rasis; yang memperhatikan ketrampilan-ketrampilan dan pengetahuan dasar bagi warga dunia; yang penting bagi semua murid; yang menembus seluruh aspek sistem pendidikan; mengembangkan sikap, pengetahuan, dan ketrampilan yang memungkinkan murid bekerja bagi keadilan sosial; yang merupakan proses dimana pengajar dan murid bersama-sama mempelajari pentingnya variabel budaya bagi keberhasilan akademik; dan menerapkan ilmu pendidikan yang kritis yang memberi perhatian pada bangun pengetahuan sosial dan membantu murid untuk mengembangkan ketrampilan dalam membuat keputusan dan tindakan sosial.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut di atas, Gorsky (2009: 309-318) mendefinisikan pendidikan multikultural ke dalam lima prinsip. Kelima prinsip tersebut meliputi (Gorsky, 2009: 310):

(a)       multicultural education is a political movement and process that attempts to secure social justice underserved and disenfranchised students;

(b)       multicultural education recognizes that, while some individual classroom practices are philosophically consistent with multicultural education, social justice is an institutional matter, and as such can be secured only through comprehensive school reform;

(c)        multicultural education insists that comprehensive school reform can be achieved only through a critical analysis of systems of power and privilege;

(d)       multicultural education’s underlying goal – the  purpose of this critical analysis – is  the elimination of educational inequities; and

(e)        multicultural education is good education for all students

Berdasarkan definisi tersebut di atas, maka paradigma pendidikan multikultural dituntut untuk berpegang pada prinsip-prinsip berikut ini:

(a)    Pendidikan multikultural harus didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada penafsiran tunggal terhadap kebenaran sejarah;

(b)   Kurikulum dicapai sesuai dengan penekanan analisis komparatif dengan sudut pandang kebudayaan yang berbeda-beda;

(c)    Pendidikan multikultural harus mendukung prinsip-prinisip pokok dalam memberantas pandangan klise tentang ras, budaya dan agama; dan

(d)   Pendidikan multikultural mencerminkan keseimbangan antara pemahaman persamaan dan perbedaan budaya mendorong individu untuk mempertahankan dan memperluas wawasan budaya dan kebudayaan mereka sendiri.

2. Bentuk Pendidikan multikulturalisme

Konsep “multikulturalisme” yang diartikan para ahli sangat beragam antara satu dengan yang lainnya. Walaupun ada perbedaan, tapi pandangan mereka tentang “multikulturalisme” pada dasarnya adalah pandangan terhadap dunia yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap “realitas keragaman”, “pluralitas” dan “multikultural” yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Multikulturalisme dipahami sebagai pandangan dunia yang kemudian diwujudkan dalam “politics of recognition”. Parekh, (Sanaky, 2005: 3)  membedakan lima macam bentuk multikulturalisme dan tentu saja kelima bentuk multikulturalisme itu tidak “kedap air” [watertight], tetapi sebaliknya dapat saja tumpang tindih satu dengan lainnya dalam segi-segi tertentu, yaitu:

Pertama, “multikulturalisme isolasionis” yang mengacu kepada masyarakat di mana berbagai kelompok kultural menjalankan hidup secara otonom dan terlibat dalam interaksi yang hanya minimal satu sama lain. Contoh kelompok ini, seperti masyarakat yang ada pada sistem “millet” di Turki Usmani atau masyarakat ”Amish” di AS. Kelompok ini menerima keragaman, tetapi pada saat yang sama berusaha mempertahankan budaya mereka secara terpisah dari masyarakat lain umumnya.

Kedua, “multikulturalisme akomodatif”, masyarakat plural yang memiliki kultur dominan, membuat penyesuaian dan akomodasi-akomodasi tertentu bagi kebutuhan kultural kaum minoritas. Masyarakat multikultural akomodatif merumuskan dan menerapkan undang-undang, hukum dan ketentuan-ketentuan sensitif secara kultural, dan memberikan kebebasan kepada kaum minoritas untuk mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan mereka, sebaliknya kaum minoritas tidak menantang kultur dominan. Model ”multikulturalisme akomodatif” ini dapat ditemukan di Inggris, Prancis, dan beberapa negara Eropa lain.

Ketiga, “multikulturalisme otonomis”, masyarakat plural di mana kelompok-kelompok kultural utama berusaha mewujudkan kesetaraan [equality] dengan budaya dominan dan menginginkan kehidupan otonom dalam kerangka politik yang secara kolektif dapat diterima. Concern pokok kelompok-kelompok kultural terakhir ini adalah untuk mempertahankan cara hidup mereka, yang memiliki hak yang sama dengan kelompok dominan; mereka menantang kelompok kultural dominan dan berusaha menciptakan suatu masyarakat di mana semua kelompok dapat eksis sebagai mitra sejajar. Jenis multikulturalisme didukung misalnya oleh kelompok Quebecois di Kanada, dan kelompok-kelompok Muslim imigran di Eropa, yang menuntut untuk dapat menerapkan syari`ah, mendidik anak-anak mereka pada sekolah Islam, dan sebagainya.

Keempat, “multikulturalisme kritikal” atau “interaktif”, masyarakat plural di mana kelompok-kelompok kultural tidak terlalu concern dengan kehidupan kultural otonom, tetapi lebih menuntut penciptaan kultur kolektif yang mencerminkan dan menegaskan perspektif-perspektif distingtif mereka. Kelompok budaya dominan tentu saja cenderung menolak tuntutan ini, dan bahkan berusaha secara paksa untuk menerapkan budaya dominan mereka dengan mengorbankan budaya kelompok-kelompok minoritas. Itulah kelompok-kelompok minoritas menantang kelompok kultur dominan, baik secara intelektual maupun politis, dengan tujuan menciptakan iklim yang kondusif bagi penciptaan secara bersama-sama sebuah kultur kolektif baru yang egaliter secara genuine. Jenis multikulturalisme, sebagai contoh, diperjuangkan masyarakat Hitam di Amerika Serikat, Inggris dan lain-lain.

Kelima, “multikulturalisme kosmopolitan”, berusaha menghapuskan ”batas-batas kultural” sama sekali untuk menciptakan sebuah masyarakat di mana setiap individu tidak lagi terikat dan committed kepada budaya tertentu dan sebaliknya, secara bebas terlibat dalam eksperimen-eksperimen interkultural dan sekaligus mengembangkan kehidupan kultural masing-masing. Para pendukung multikulturalisme jenis ini yang sebagian besar adalah intelektual diasporik dan kelompok-kelompok liberal yang memiliki kecenderungan postmodernist dan memandang seluruh budaya sebagai resources yang dapat mereka pilih dan ambil secara bebas.

Mengacu pada pandangan dan konsep yang dikemukakan di atas, konsep multikulturalisme mempunyai relevansi makna dan fungsi yang tepat. Konsep multikulturalisme menjadi penting untuk dikembangkan dan diinternalisasikan dalam proses transformasi nilai-nilai masyarakat dan bangsa yang beragam ini. Sebab prinsip-prinsip dasar multikulturalisme mengakui dan menghargai keberagaman kelompok masyarakat seperti etnis, ras, budaya, gender, strata sosial, agama, perbedaan kepentingan, keinginan, visi, keyakinan dan tradisi yang akan sangat membantu bagi terwujudnya perubahan format perilaku sosial yang kondusif dan sangat menjanjikan ditengah kehidupan masyarakat dan bangsa yang majemuk. Sarana terbaik dan strategis yang digunakan untuk membangun dan mensosialisasikan konsep multikulturalisme agar melahirkan perilaku sosial kondusif, ”kearifan sosial”, ”kearifan budaya” dan “kearifan moral” atau akhlak adalah melalui “pendidikan multikulturalisme”.

3. Tipologi Pendekatan dalam Pendidikan Multikulturalisme

Tipologi pendekatan yang digunakan dalam pendidikan multikulturalisme mengacu pada pendapat Grant dan Sleeter. Tipologi pendekatan pengajaran yang ditujukan untuk mengajarkan adanya perbedaan pada manusia mencakup lima pendekatan (Gorsky, 2009: 310).

Pendekatan pertama berupa pendekatan berdasarkan pandangan asimilasionis yaitu ”teaching the exceptional and culturally different” (Gorsky, 2009: 310).  Fokus dari pendekatan ini adalah bertujuan untuk memungkinkan siswa berhasil dalam mempelajari kurikulum tradisional di dalam kelas tradisional dan berhasil dalam kehidupan masyarakat yang ada di sekitarnya. Tugas guru dalam pendekatan ini adalah membantu para siswa dari ras berbeda, pembelajar bahasa Inggris, siswa yang secara ekonomis kurang beruntung, dan siswa dari kelompok-kelompok minoritas untuk menyesuaikan dan dapat mencapai suatu norma dari kelompok yang dominan.

Pendekatan yang kedua adalah pendekatan ”human relations” (Gorsky, 2009: 310). Pendekatan ini berkeyakinan bahwa perhatian utama pendidikan multikultural adalah keselarasan hubungan antar manusia. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk meningkatkan perasaan dan komunikasi di dalam kelas dan di sekolah secara keseluruhan melalui hubungan antar pribadi dan penghilangan prasangka atau kecurigaan. Pendekatan ini menurut Grant dan Sleeter (Gorsky, 2009: 310) bertujuan untuk ”improve feelings and communication in the classroom and in the school as a whole through interpersonal relations and prejudice reduction”. Dengan mengurangi prasangka dan kecurigaan antara yang satu dengan lainnya maka diharapkan akan muncul keselarasan dalam hubungan antar manusia.

Pendekatan ketiga menurut Grant dan Sleeter (Gorsky, 2009: 310) adalah penelitian kelompok-kelompok tunggal atau ”single group studies”. Pendekatan ini merupakan pengkajian terhadap suatu kelompok kebudayaan atau identitas tunggal. Pendekatan ini merupakan pergeseran dari pendekatan ”teaching the exceptional and culturally different” ke arah pengkajian terhadap suatu kelompok kebudayaan atau identitas tunggal sehingga dapat mengkaji lebih dalam tentang suatu kelompok kebudayaan atau identitas tunggal yang dikaji tersebut. Perhatian utama dari pendekatan ini adalah untuk meningkatkan kondisi-kondisi sosial kelompok-kelompok masyarakat tertentu.

Pendekatan keempat menurut Grant dan Sleeter (Gorsky, 2009: 310) adalah pendidikan multiklutural atau “multicultural education”. Pendekatan ini didasarkan pada dua gagasan utama, yaitu persamaan hak dan pluralisme budaya. Dalam pendekatan ini, guru menjelaskan tentang kekuasaan dan hak pribadi di kelas untuk menghilangkan adanya hegemoni. Guru dengan tujuan tertentu menjelaskan tentang ketidakadilan dan memastikan tentang adanya kesetaraan dalam memperoleh pendidikan bagi semua siswa.

Pendekatan kelima menurut Grant dan Sleeter (Gorsky, 2009: 310) adalah pendidikan yang merupakan pendidikan multikultural dan rekonstruksionis sosial atau ”education that is multicultural and social re-constructionist”. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mempersiapkan siswa untuk membantu mengkonstruksi suatu dunia tanpa adanya penindasan. Suatu dunia yang memenuhi kebutuhan akan adanya perbedaan dalam hal kemanusiaan. Pendekatan ini memerlukan adanya proses persekolahan yang bersifat demokratis.

C. Penutup

Konsep pendidikan multikulturalisme merupakan pendidikan yang bertujuan untuk sebuah pendidikan yang bersifat anti rasis; yang memperhatikan ketrampilan-ketrampilan dan pengetahuan dasar bagi warga dunia; yang penting bagi semua murid; yang menembus seluruh aspek sistem pendidikan; mengembangkan sikap, pengetahuan, dan ketrampilan yang memungkinkan murid bekerja bagi keadilan sosial; yang merupakan proses dimana pengajar dan murid bersama-sama mempelajari pentingnya variabel budaya bagi keberhasilan akademik; dan menerapkan ilmu pendidikan yang kritis yang memberi perhatian pada bangun pengetahuan sosial dan membantu murid untuk mengembangkan ketrampilan dalam membuat keputusan dan tindakan sosial.

Prinsip pendidikan multikluturalisme meliputi prinsip-prinsip sebagai berikut: (a) Pendidikan multikultural harus didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada penafsiran tunggal terhadap kebenaran sejarah; (b) Kurikulum dicapai sesuai dengan penekanan analisis komparatif dengan sudut pandang kebudayaan yang berbeda-beda; (c) Pendidikan multikultural harus mendukung prinsip-prinisip pokok dalam memberantas pandangan klise tentang ras, budaya dan agama; dan (d) Pendidikan multikultural mencerminkan keseimbangan antara pemahaman persamaan dan perbedaan budaya mendorong individu untuk mempertahankan dan memperluas wawasan budaya dan kebudayaan mereka sendiri.

Bentuk pendidikan multikulturalisme meliputi lima bentuk. Bentuk-bentuk tersebut antara lain adalah: a) “multikulturalisme isolasionis”;  b) “multikulturalisme akomodatif”; c) “multikulturalisme otonomis”;  d) “multikulturalisme kritikal” atau “interaktif”; dan e) “multikulturalisme kosmopolitan”.

Tipologi pendekatan dalam pendidikan multikulturalisme menurut Gorsky terdiri dari lima pendekatan. Kelima pendekatan tersebut antara lain meliputi: a) ”teaching the exceptional and culturally different”; b) ”human relations”; c) ”single group studies”; d) “multicultural education”; dan e) ”education that is multicultural and social re-constructionist”.

Daftar Rujukan

Banks, J. 1994. An Introduction to Multicultural Education, Needham Heights, MA .

El-Mahady, Muhaimin. 2004. Multikulturalisme dan Pendidikan Multikultural [Sebuah Kajian Awal], diunduh dari: http://.www.artikel.us/muhaemin6-04.html , pada tanggal 12 Desember 2011.

Gorsky, Paul C. 2009. “What we’re teaching teachers: An analysis of multicultural teacher education coursework syllabi”. Journal of Teaching and Teacher Education. Vol. I. No. 25, 2009, pp: 309-318, http://www.elsevier.com diakses pada 5 Desember 2011.

Kuper, Adam & Jessica Kuper (2000), Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sanaky, Hujair. 2005. Menuju Masyarakat Indonesia Yang Multikultural, Makalah,  diunduh dari: http://www.scripps.ohiou.edu/news/ cmdd/ artikel ps.htm, diakses, pada 10 Desember 2011.

Tilaar, H.A.R. 2004. Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional. Jakarta: Grasindo.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional.

Zubaidi (2005), Pendidikan Berbasis Masyarakat. Jakarta: Pustaka Pelajar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s